Optimalisasi Pajak atas Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang

Di era saat ini, masifnya perkembangan teknologi telah merubah model perekonomian secara radikal, khususnya dalam model transaksi ekonomi digital berbasis e-commerce. Menurut OECD, e-commerce merupakan metode transaksi elektronik yang berfungsi sebagai fasilitator transaksi perdagangan barang dan jasa baik yang dilakukan melalui cara konvensional (adanya fisik barang dan jasa serta metode pengiriman fisik) maupun transaksi barang dan jasa yang sepenuhnya dilakukan secara elektronik (OECD, 2014). Perkembangan ini berujung menghasilkan konsekuensi tantangan kebijakan perpajakan, dimana  dalam perumusannya perlu diperhatikan sejalan atau tidaknya sebuah kebijakan melalui asas perpajakan secara mendasar.

Dalam proses formulasi kebijakan pajak, OECD (1998) telah menetapkan prinsip-prinsip mendasar yang perlu diperhatikan antara lain, neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, dan flexibility. Guru besar perpajakan Profesor Haula Rosdiana dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia” juga menyebutkan asas-asas yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain kebijakan atau sistem pemungutan pajak antara lain Equity/Equality, Revenue Productivity, Ease of Administration, dan Neutrality (Rosdiana dan Irianto, 2014). Asas Equity/Equality menjadi penentu dalam membangun kebijakan. Suatu kebijakan dianggap berhasil jika masyarakat yakin pajak dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai pembagiannya atau biasa dikenal dengan horizontal equity dan vertical equity (Eickstein, 1983).

Pada asas Revenue Productivity terkait dengan kepentingan pemerintah untuk teguh sesuai dengan fungsi budgetair. Selanjutnya Ease of Administration yang mencakup certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity. Kebijakan perpajakan juga harus bebas dari distorsi baik pada konsumsi maupun produksi serta aktivitas ekonomi lainnya dimana hal ini mengacu pada asas Neutrality. Kemudian, asas selanjutnya yang juga menjadi penting dalam konteks perumusan pengenaan pajak terhadap ekonomi digital adalah flexibility. Rumusan sistem perpajakan harus memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup untuk dapat terus berkembang sesuai dinamisme yang ada namun tetap tahan akan perubahan politik.

Baca Juga: Apa Itu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda-P3B (Tax Treaty)

Selanjutnya, pedoman yang dikeluarkan OECD mengenai Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1, disebutkan bahwa:

“..secara luas ada dua hal yang harus diatur oleh peraturan pajak lintas perbatasan, yakni investasi ke dalam oleh non-penduduk dan investasi ke luar oleh penduduk..”

Terminologi investasi pada perpajakan cross-border yang dimaksud bukan hanya mengacu pada definisi investasi secara umum, namun juga mengacu pada transaksi digital termasuk transaksi intangible goods seperti konten digital (e-book, musik, aplikasi digital, dsb) yang terjadi antarnegara. Pada transaksi cross-border, penjual dan pembeli berada pada daerah yurisdiksi berbeda. Pemajakan atas hal ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya prinsip netralitas, kemudahan untuk sektor bisnis melakukan kepatuhan pajak, kejelasan dan kepastian atas bisnis dan administrasi pajak, biaya yang minim, dan faktor penghalang tax evasiondan tax avoidance yang kuat.

Kemudian atas konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), Article 5 Paragraph 1 OECD Model Convention saat ini menggantungkan definisi Permanent Establishment (PE) atau BUT pada keberadaan lokasi fisik substansial dari suatu aktivitas bisnis. Di dalamnya, klasifikasi BUT termasuk :  ”a. A place of management, b. A branch, c. An office, d. A factory, e. A workshop, and f. A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources”.

Baca Juga: Subsidi Gaji : Kriteria Penerima Subsidi Gaji

Konsep BUT tersebut menjadi tidak berarti dalam menghadapi tantangan digitalisasi ini, dan definisi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini memperburuk banyak masalah dalam sistem yang ada seperti distorsi ekonomi nyata, pergeseran laba, kompleksitas dan persaingan (Devereux and Vella, 2018). Selain itu, model bisnis baru terus berubah, sehingga sulit untuk memisahkan ekonomi digital dan ekonomi lainnya.

WhatsApp WhatsApp us